Perkembangan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Indonesia
A. MACAM–MACAM STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam
mempelajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi
pembangunan ekonomi. Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat
disampaikan adalah :
1. Strategi Pertumbuhan
Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada
upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang,
menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan
ekonomi. Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan
lemah melalui proses merambat ke bawah (trickle – down – effect )
pendistribusian kembali. Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan hal
tersebut merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Kritik paling keras
dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah
ketimpangan yang semakin tajam.
2. Strategi Pembangunan dengan Pemerataan
Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya
peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya
melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.
3. Strategi Ketergantungan
Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua
mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965
muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari
konsep strategi ketergantungan adalah :
Kemiskinan di negara – negara berkembang lebih disebabkan
karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lainnya.
Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari
dengan mengatakan “Teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun
sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha
untuk membangun masyarakat sendiri (Self Development).
4. Strategi yang Berwawasan Ruang
Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang
mengemukakan sebab – sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat
daerah yang lebih kaya atau lebih maju. Menurut mereka, kurang mampunya daerah
miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan atau pengaruh
pendistribusian dari kaya ke miskin (Spread Effects) lebih kecil daripada
terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya
(Back-wash-effects). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa
Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai.
Sedangkan Hirschman, mempercayai pandangan tersebut walaupun baru akan tercapai
dalam jangka panjang.
5. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok
Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan
secara massal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan
Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia
tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan
yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha
diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan
sejenisnya.
B. Faktor – Faktor
yang Mempengaruhi Strategi Pembangunan
Dalam melakukan pembangunan suatu negara atau bangsa
diperlukan strategi yang bagus untuk mencapai hasil yang memuaskan. Tetapi di
dalam strategi itu pasti ada faktor – faktor yang memperngaruhinya. Faktor –
faktor tersebut adalah :
Sumber Daya Alam ( SDA ), adalah salah satu faktor yang
sangat penting dalam pembangunan ekonomi, jika SDA mencukupi dan dimanfaatkan
sebaik-baiknya, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara akan .
Sumber Daya Manusia ( SDM ), merupakan salah satu faktor
berikutnya yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi, jika semakin baik
SDM, maka akan semakin cepat jalannya suatu pembangunan.
Tenaga Ahli, disini tenaga ahli bisa di samakan dengan SDM,
tetapi tenaga ahli adalah SDM yang dilatih dan di didik sehingga lebih
mempunyai skill dan keterampilan.
Teknologi, merupakan faktor yang dapat mempengaruhi
pembangunan, karena penggunaan teknologi yang semakin canggih akan mempercepat
pertumbuhan dan pembangunan suatu bangsa atau negara.
C. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
1. Mengembangkan koridor pembangunan ekonomi Indonesia
dengan cara membangun pusat-pusat perekonomian di setiap pulau. Selain
mengembangkan klaster industri berbasis sumber-sumber superior. Baik komoditas
maupun sektor. Koridor pembangunan ekonomi Indonesia terbagi dalam empat tahap
:
Mengindentifikasikan pusat-pusat perekonomian, misalnya
ibukota provinsi.
Menentukan kebutuhan pengubung antara pusat ekonomi
tersebut, seperti trafik barang.
Validasi untuk memastikan sejalan dengan pembangunan
nasional, yakni pengaturan area tempat tinggal dengan sistem infrastruktur
serta fasilitas.
Menentukan hubungan lokasi sektor fokus, guna menunjang
fasilitas. Misalnya menghubungkan area pertambangan dengan kawasan pemrosesnya.
2. Memperkuat hubungan nasional baik secara lokal maupun
internasional. Hal ini bisa mengurangi biaya transaksi, menciptakan sinergi
antara pusat-pusat pertumbuhan dan menyadari perlunya akses-akses ke sejumlah layanan.
Seperti intra dan inter-konektivitas antara pusat pertumbuhan serta pintu
perdagangan dan pariwisata internasional. Integrasi ekonomi merupakan hal
terbaik untuk mencapai keuntungan langsung dari konsentrasi produksi. Serta
dalam jangka panjang, meningkatkan standar kehidupan. Saat ini, aktivitas
ekonomi Indonesia terpusat di kota-kota, khususnya Jawa dan Sumatra. Fasilitas
transportasi yang bisa menyebabkan area industri tak menjangkau pelosok. Pada
jangka pendek, proyek-proyek yang perlu dibangun di Jawa adalah TransJawa,
TransJabodetabek, kereta jalur dua, Tanjung Priok. Pembangunan tersebut
diharapkan bisa berdampak langsung mengurangi kemiskinan di Jawa yang melebihi
20 juta jiwa, dua kali populasi miskin Sumatra yang sekitar tujuh juta jiwa. Pembangunan
infrastruktur di Jawa bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.
3. Mempercepat kapabilitas teknologi dan ilmu pengetahuan
nasional atau Iptek. Selain tiga strategi utama ini, juga ada beberapa strategi
pendukung seperti kebijakan investasi, perdagangan dan finansial. Beberapa
elemen utama di sektor Iptek adalah meningkatkan kualitas pendidikan termasuk
pendidikan kejuruan tinggi serta pelatihannya. Meningkatkan level kompetensi
teknologi dan sumber daya ahli. Peningkatan aktivitas riset dan pengembangan,
baik pemerintah maupun swasta, dengan memberikan insentif serta menaikkan
anggaran. Kemudian mengembangkan sistem inovasi nasional, termasuk
pembiayaannya. Saat ini, masalah utama yang dihadapi adalah kemampuan riset dan
pengembangan yang digunakan untuk mencari solusi teknologi. Kemampuan pengguna
untuk menyerap teknologi yang ada. Serta transaksi antara riset dan
pengembangan sebagai pemasok solusi teknologi dengan penggunanya tak terbangun
dengan baik.
D. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1. Manfaat Perencanaan Pembangunan
Fungsi atau manfaat perencanaan yaitu, sebagai penuntun
arah, minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi inefisiensi sumber daya, dan
penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Adapun syarat perencanaan harus
memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
Tujuan akhir yang dikehendaki.
Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
Masalah-masalah yang dihadapi.
Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya.
Individu, organisasi, atau badan pelaksananya.
Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
2. Periode Perencanaan Pembangunan
Perjalanan dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagai
kompas pembangunan sebuah bangsa, perkembangannya secara garis besar dapat
dilihat dalam beberapa periode yakni :
Dokumen Perencanaan Periode 1958-1967
Pada masa pemerintahan presiden Soekarno (Orde Lama) antara
tahun 1959-1967, MPR Sementara (MPRS) menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang
menjadi dasar perencanaan nasional yaitu TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang
Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara,
TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional
Semesta Berencana 1961-1969, dan Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang
Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan
Pembangunan.
Dokumen Perencanaan Periode 1968-1998
Landasan bagi perencanaan pembangunan nasional periode
1968-1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN. GBHN menjadi landasan hukum
perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana
Pembangunan Lima Tahunan (Repelita), proses penyusunannya sangat sentralistik
dan bersifat Top-Down, adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi
oleh pemerintah pusat dan bersifat ekslusif. Pemerintah Daerah dan masyarakat
sebagai subjek utama out-put perencanaan kurang dilibatkan secara aktif. Perencanaan
dibuat secara seragam, daerah harus mengacu kepada perencanaan yang dibuat oleh
pemerintah pusat walaupun banyak kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di
daerah. Akibatnya mematikan inovasi dan kreatifitas daerah dalam memajukan dan
mensejahterakan masyarakatnya. Distribusi anggaran negara ibarat piramida
terbalik, sedangkan komposisi masyarakat sebagai penikmat anggaran adalah
piramida seutuhnya.
Dokumen Perencanaan Periode 1998-2000
Pada periode ini yang melahirkan perubahan dramatis dan
strategis dalam perjalanan bagsa Indonesia yang disebut dengan momentum
reformasi, juga membawa konsekuensi besar dalam proses penyusunan perencanaan
pembangunan nasional, sehingga di periode ini boleh dikatakan tidak ada dokumen
perencanaan pembangunan nasional yang dapat dijadikan pegangan dalam
pembangunan bangsa, bahkan sewaktu pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
terbersit wacana dan isu menyangkut pembubaran lembaga Perencanaan Pembangunan
Nasional, karena diasumsikan lembaga tersebut tidak efisien dan efektif lagi
dalam konteks reformasi.
Dokumen Perencanaan Periode 2000-2004
Pada sidang umum tahun 1999, MPR mengesahkan Ketetapan
No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Berbeda
dengan GBHN-GBHN sebelumnya, pada GBHN tahun 1999-2004 ini MPR menugaskan
Presiden dan DPR untuk bersama-sama menjabarkannya dalam bentuk Program
Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang
memuat APBN, sebagai realisasi ketetapan tersebut, Presiden dan DPR bersama-sama
membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional 2000-2004. Propenas menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan
tahunan (Repeta), yang ditetapkan tiap tahunnya sebagai bagian Undang-Undang
tentang APBN. sedangkan Propeda menjadi acuan bagi penyusunan Rencana
Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).
Sumber :
(DIGITAL // BOOKS) TAHUN AJARAN ATA// TINGKAT 1 UNIVERSITAS
GUNADARMA
http://haris14.wordpress.com/2011/05/15/macam-–-macam-strategi-pembangunan-indonesia/
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1344352/tiga-strategi-pembangunan-ekonomi
http://www.karokab.go.id/i/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=112&lang=en
http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajian-perencanaan/kajian-perencanaan/sistemperencanaanpembangunannasionalsppn
http://empimuslion.wordpress.com/2008/04/01/paradigma-perencanaan-pembangunan-nasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar