“ Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( APBN ) “
Dari
segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah konsep perencanaan
pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena iyulah APBN selalu disususn
setiap tahun.
Maka secara gari besar APBN terdiri dari pos – pos seperti dibawah ini :
Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagai sumber
pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan namun
kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh
dari yang diharapkan.
Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam
hal ini pinjamanan luar negeri masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun
terakhir PELITA, prosentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar
dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor
migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan beberapa kebijakan
pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara
lainnya. Untuk menghindari terjadinya deficit anggaran pembangunan, Indonesia
masih mengupayakan sumber dana dari luar negeri, dan meskipun IGGI ( Inter
Govermmental Group on Indonesia ) bukan lagi menjadi forum Internasional yang
secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan
lahirnya CGI ( Consoltative Group on Indonesia ) kebutuhan pinjaman luar negeri
sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat bahwa sebaiknya
pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan
pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya.
Secara
garis besar proses penyusunan anggaran pembangunan di Indonesia sebagai berikut
:
Namun dengan mulai tidak menentunya harga minyak dunia,maka mulai disadari bahwa
ketergantungan penerimaan dari sector migas perlu dikurangi.Untuk keperluan itu
,maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan diantaranya :
Secara
garis besar, ppengeluaran negara dikelompokan menjadi 2 yakni :
Pengeluaran rutin negara adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu adalah
dan telah terencana sebelumnya secara rutin, diantaranya :
Secara garis besar, yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya
adalah:
Untuk
memperoleh hasil perkiraan penerimaan negara, ada beberapa hal pokok yang harus
diperhatikan. Hal – hal tersebut adalah :
1. Produksi minyak rata-rata perhari
2. Harga rata-rata ekspor minyak mentah
1. Pajak penghasilan
2. Pajak pertambahan nilai
3. Bea masuk
4. Cukai
5. Pajak ekspor
6. Pajak bumi dan banguan
7. Bea materai
8. Pajak lainnya
9. Penerimaan bukan pajak
10.Penerimaan dari hasil penjualan BBM
A. PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUN INDONESIA
· Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos
penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan
· Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari
pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat
berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu
diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara
penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi
kbutuhan biaya pembangunan di Indonesia.
B. PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN
· Penyusunan anggaran biasanya menggunakan tahun
fiskal dan bukan tahun masehi sehingga proses pembangunan oleh Departemen atau
Lembaga pemerintah Non Departemen sudah dimulai pada tanggal 1 April tahun yang
brsangkutan. Oleh keduanya usulan rencana anggaran diajukan dalam bentuk Daftar
Usulan Kegiatan (DUK) bagi anggaran rutin dan dalam bentuk Daftar Usulan Proyek
(DUP) untuk anggaran pembangunan
· SelanjutnyaØ DUK dan DUP tersebut, antara bulan Agustus dan September
akan diajukan dan disampaikan ke BAPPENAS dan Ditjen Anggaran – Departemen
Keuangan. Selanjutnya DUK dan DUP tersebut akan di proses oleh BAPPENAS antara
bulan Oktober hingga Nopember.
· Pada proses tersebut BAPPENAS akanØ menyesuaikan isi DUK dan DUP dengan perkiraan penerimaan
dalam negeri dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya dalam bulan
Desember akan ditentukan batas atas (plafon) anggaran untuk tahun anggaran yang
bersangkutan dalam bentuk RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara)
· Pada bulan Januari, setelah RAPBN tersebutØ dilampiri/disertai keterangan dari pemerintah dengan
Nota-Keuangan, akan disampaikan oleh Presiden dihadapan Sidang Dewan Perwakilan
Rakyat guna mendapat persetujuan seperti yang tersirat dalam pasal 23 ayat (1)
UUD 1945.
· Selanjutnya RAPBN tersebut akan dibahas oelh
DPR bersama-samaØ dengan Menteri
atau Kedua Lembaga yang bersangkutan melalui Rapat Kerja Komisi APBN.
· Jika dalam pembahasan tersebut dicapai
suatuØ kesepakatam (persetujuan) maka RAPBN
untuk tahun anggaran yang bersangkutan tersebut, persetujuannya akan dituangkan
dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran.
· Selanjutnya Anggaran yang telah
disetujui pemerintahØ tersebut akan
dituangkan kembali dalam bentuk Daftar Isian Proyek (DIP) Departemen atau
Lembaga Pemerintah yang bersangkutan
C. Perkiraan Penerimaan Negara
Secara
garis besar sumber penerimaan Negara berasal dari :
1) Penerimaan
dalam negeri
Pertama penerimaan dalam negeri untuk
tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan Orde baru masih cukup menguntungkan
pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam.
a. Deregulasi bidang perbankan ( 1 Juni 1983
).yakni dengan mengurangi peran bank sentral.serta lebih member hak
kepada bank pemerintah maupun swasta untuk menentukan suku bunga deposito dan
pinjaman sendiri.Dampak dari deregulasi adalah meningkatnya tebungan
masyarakat.
b. Deregulasi bidang perpajakan (UU baru, 1
Januari 1984 ),untuk memperbaiki penerimaan Negara
c. Kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang
selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap.
2) Penerimaan
pembangunan.
Meskipun telah ditempuh berbagai
upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah,namun karena laju pembangunan yang
demikian cepat,maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang
dengan dana yang berasal dari luar negeri.Meskipun untuk selanjutnya bantuan
luar negeri ( hutang bagi Indonesia ) tersebut makin meningkatnya jumlahnya,namun
selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan prioritas sektor-sektor
yang lebih produktif.Dengan demikian bantuan luar negeri tersebut dapat
dikelola dengan baik (terutama dalam hal pengembalian cicilan pokok dan
bunganya).
D. PERKIRAAN PENGELUARAN NEGARA
1.) Pengeluaran Rutin
a. Pengeluaran untuk belanja pegawai
b. Pengeluaran untuk belanja barang
c. Pengeluaran subsidi daerah otonom
d. Pengeluaran untuk membayar bunga dan
cicilan hutang
e. Pengeluaran lainnya
2.) Pengeluaran pembangunanv
a. Pengeluaran pembangunan untuk berbagai
departemen / lembaga negara, diantaranya untuk membiayai proyek – proyek
pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing – masing departemen /
negara bersangkutan.
b. Pengeluaran pembangunan untuk anggaran
pembangunan daerah (Dati I dan II)
c. Pengeluaran pembangunan lainnya.
E. DASAR PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN
NEGARA
a. Penerimaan Dalam Negeri Dari Migas, faktor-faktor yang
dipertimbangkan adalah :
b. Penerimaan Dalam Negeri Diluar Migas, faktor-faktor yang
dipertimbangkan adalah :
c. Penerimaan Pembangunan terdiri dari :
1. penerimaan bantuan
program
2. bantuan proyek
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar